Dibantu UPZ Baznas Semen Padang, 116 Pasutri Pulau Siberut Ikuti Sidang Itsbat Massal Terpadu

"Sidang itsbat ini bertujuan untuk meminimalisir biar ke depan tidak ada lagi pasangan menikah siri,"
Ketua Pengurus UPZ Baznas Semen Padang, Oktoweri saat pembukaan Sidang Isbath Massal terpadu 2017 di Islamic Center Pulau Siberut (Riki/klikpositif)

PADANG, KLIKPOSITIF -- "Alhamdulillah, melalui sidang Itsbat ini akhirnya saya punya buku nikah juga. Kini saya bisa mengurus KTP, akte kelahiran anak saya dan dokumen penting lainnya," kata Rudi, salah seorang peserta sidang Itsbat massal terpadu saat ditemui di sela-selai sidang isbath di Islamic Center Pulau Siberut, Jumat (8/12/2017) pagi.

Rudi, merupakan satu dari 116 pasangan suami-istri (Pasutri) yang tinggal di Kecamatan Siberut Selatan, Siberut Barat Daya, dan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berkat adanya sidang Itsbat massal yang diselenggarakan UPZ Baznas Semen Padang, pria 47 tahun yang sudah 20 tahun menikah itu akhirnya bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia.

Sebelumnya, bapak tiga orang anak ini bersama seratusan masyarakat yang berasal dari tiga kecamatan di Pulau Siberut itu, merasa termarginalkan di "Bumi Sikerei", karena mualaf ini tidak bisa mendapatkan KTP, Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak mereka. Sebab, mahalnya biaya transportasi ke Kantor KUA yang ada di pusat kecamatan, membuat mereka terpaksa melakukan nikah siri.

"Inilah dilema kaum dhuafa dan mualaf di Pulau Siberut ini. Untuk menikah ke Kantor KUA, mereka harus mengeluarkan ongkos yang begitu besar, karena harus naik kapal yang sewanya mencapai Rp3 juta. Untuk itu, nikah siri menjadi solusi bagi mereka, dan ini harus diminimalisir," kata Ketua Da'i Binaan UPZ Baznas Semen Padang di Kepulauan Mentawai, Imam Sulaiman, Jumat.

Kepala Kemenag Kepulauan Mentawai, Masdan, mengatakan, terselenggaranya sidang Itsbat massal ini, karena adanya dukungan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Semen Padang. Sebab, lembaga pengumpul zakat karyawan Semen Padang Grup tersebut, turut prihatin melihat pasutri muallaf dan dhuafa yang seolah-olah, merasa termarginalkan di Kepulauan Mentawai.

“Pasutri itu merasa termarginalkan, sebab tidak bisa mendapatkan KTP, KK dan akte kelahiran anak mereka, karena ... Baca halaman selanjutnya