Komisi VI DPR RI Dukung Perjuangan FSP ISI

FSP ISI melakukan audiensi dengan Komisi VI DPR RI terkait usulan pencabutan Permendag no 7 tahun 2018 dan usulan dilakukan moratorium pendirian pabrik semen baru.
FSP ISI melakukan audiensi dengan Komisi VI DPR RI terkait usulan pencabutan Permendag no 7 tahun 2018 dan usulan dilakukan moratorium pendirian pabrik semen baru. (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF - Anggota Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, MBA, mengatakan bahwa perjuangan Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI) untuk mencabut Permendag no 7 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen, dan adanya moratorium pendirian pabrik semen baru di Indonesia, harus ditindaklanjuti.

Hal itu disampaikan Mohammad Hekal saat menerima kunjungan audiensi FSP ISI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2019. Dalam audiensi tersebut, turut hadir anggota DPR RI dari Komisi VI lainnya Andre Rosiade, yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Sumbar I.

Mohamad Heikal lebih lanjut mengatakan bahwa selain menindaklanjuti perjuangan dari FSP ISI, Komisi VI juga akan menindaklanjuti soal dugaan praktek predatory princing yang sebelumnya, juga telah dilaporkan oleh FSP ISI ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang saat ini, tengah berjalan.

Baca Juga

"Dukungan itu kami sampaikan, karena kami di Komisi VI sangat ingin memperjuangan nasib perusahaan semen nasional. Kami ingin menyelamatkan induatri semen nasional," kata politisi Gerindra dari Dapil Jawa Tengah IX yang merupakan, putra dari Menteri Keuangan era Orde Baru, Fuad Bawazier itu.

Hal yang sama juga disampaikan Andre Rosiade. Kata dia, Permendag no 7 tahun 2018 itu perlu dicabut, karena pada akhirnya regulasi tersebut juga mengancam keberlangsungan hidup para pegawai perusahaan semen nasional akibat penjualan semen milik perusahaan semen nasional, kalah dengan penjualan semen murah milik asing.

"Sejak regulasi itu diresmikan, banyak masalah-masalah baru yang merugikan perusahaan semen nasional. Saat ini kondisi produksi semen kita oversupply. Kapasitas produksi kita 110 juta ton per tahun, tapi konsumsi kita hanya sekitar 75 juta ton per tahun. Jadi alasan ini lah makanya kawan-kawan dari serikat pekerja semen audiensi dengan Komisi VI,” ujarnya.
 
Selain itu, Andre juga mendukung usulan dari FSP ISI terkait moratorium pendirian pabrik semen baru. Bahkan Ia bersama Komisi VI, siap untuk mengawal agar moratorium pendirian pabrik semen baru dan pencabutan Permendag no 7 tahun 2018, bisa terwujud.

"Izin impor ini penting untuk siapa? Kepentingan bangsa dan negara, kepentingan industri nasional, atau malah kepentingan asing? Kalau memang sudah jelas oversupply dan overcapacity ya harus dicabut Permendag itu,” tegas Andre.

Ketua Umum FSP ISI Kiki Warlansyah menyampaikan audiensi dengan Komisi VI DPR RI itu merupakan tindak lanjut dari surat yang dilayangkan FSP ISI pada 4 Oktober kemarin, dan itu dilakukan, karena di tengah industri semen nasional mengalami over supply, muncul praduga praktek predatory pricing yang diduga dilakukan oleh perusahaan semen asing.

"Soal dugaan predatory princing itu prosesnya sedang berjalan di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Dan itu dilaporkan langsung oleh Andre Rosiade ke KPPU, dan kami dari FSP ISI hanya mendampingi," kata Kiki Warlansyah usai melakukan audiensi dengan Komisi VI DPR RI.

Kemudian terkait dengan Permendag no 7 tahun 2018 yang diusulkan dapat dicabut, karyawan PT Semen Padang itu menuturkan bahwa keberadaan Permendag itu dinilai menjatuhkan harga semen dalam negeri yang berdampak pada pengurangan 500 pegawai pabrik semen nasional atau PHK massal.

"Kami berharap agar DPR RI, khususnya Komisi VI yang membidangi soal perdagangan, perindustrian, termasuk BUMN, bisa memperjuangkan usulan kami soal pencabutan Permendag no 7 tahun 2018, termasuk melakukan moratorium pendirian pabrik semen baru," ungkapnya.(*)

Penulis: Riki S